
Coretax (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) menggantikan aplikasi e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing yang dulu terpisah. Bagi perusahaan yang memakai ERP, perubahan ini memunculkan pertanyaan praktis: bagaimana ratusan faktur dari Odoo sampai ke Coretax tanpa diketik ulang, bagaimana bukti potong dan SPT disiapkan, dan bagaimana memastikan angka PPN di pembukuan sama dengan angka di DJP. Artikel ini memakai contoh PT Sinar Kemas Karawang, produsen kemasan dengan sekitar 400 faktur keluaran per bulan, untuk menjelaskan tiga jalur integrasi beserta biaya dan risikonya.
Aturan pajak di artikel ini diperiksa per November 2026 dari sumber resmi DJP dan peraturan yang dirujuk di bagian Referensi. Ketentuan Coretax masih sering diperbarui; periksa kembali pengumuman di pajak.go.id sebelum mengubah proses, dan konsultasikan perlakuan pajak transaksi Anda dengan konsultan pajak.
Yang akan Anda pelajari:
- Mengapa ERP tidak bisa tersambung langsung ke Coretax, dan apa artinya bagi pilihan teknis Anda.
- Cara kerja jalur impor file XML dan jalur PJAP, termasuk biaya dan risikonya.
- Apa saja yang perlu diotomatisasi di dalam Odoo agar faktur tidak ditolak.
- Contoh alur bulanan di Odoo, dari data kontak sampai rekonsiliasi PPN.
- Kapan memilih jalur yang mana.
Batasan utama: tidak ada API publik DJP
Hal pertama yang perlu dipahami sebelum memilih solusi: DJP tidak menyediakan API publik yang bisa dipanggil langsung oleh ERP perusahaan untuk membuat faktur, mengirim bukti potong, atau melaporkan SPT. Wajib pajak berinteraksi dengan Coretax lewat portal web, termasuk fitur impor file. Koneksi sistem-ke-sistem hanya terbuka untuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk DJP.
Akibatnya, setiap penawaran "integrasi langsung ke Coretax" pada dasarnya adalah salah satu dari dua hal: aplikasi yang membuat file untuk diimpor manual, atau konektor ke API milik PJAP. Keduanya sah, tetapi biaya, tingkat otomatisasi, dan pihak yang memegang data Anda berbeda. Tanyakan ke vendor jalur mana yang sebenarnya dipakai.
Tiga jalur integrasi
Diagram berikut memetakan pilihan yang tersedia. Jalur 1 dan 2 menentukan cara data sampai ke DJP. Jalur 3 bukan cara pengiriman, melainkan pekerjaan di dalam ERP yang menentukan apakah jalur 1 atau 2 berjalan lancar atau penuh penolakan.

Gambar dalam artikel ini adalah mockup dengan data contoh (nama perusahaan, NPWP, dan nomor faktur fiktif), bukan tangkapan layar sistem milik klien.
Jalur 1: impor dan ekspor file XML
Coretax menerima impor data dalam format XML. DJP menerbitkan template XML dan konverter Excel ke XML di halaman resmi Template XML dan Converter Excel ke XML. Halaman itu mencakup jauh lebih dari faktur:
- Faktur dan dokumen PPN: Faktur Pajak Keluaran, retur faktur masukan, dokumen lain keluaran dan masukan beserta returnya.
- Bukti potong PPh 21/26: BPMP (bulanan pegawai tetap), BP21, BP26, BPA1, dan BPA2.
- Bukti potong unifikasi: BPPU, BPNR, penyetoran sendiri, pemotongan digunggung, dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong.
- Lampiran SPT: antara lain lampiran SPT Masa PPN, lampiran SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi.
Ada dua cara membuat file XML. Cara pertama, isi template Excel DJP lalu ubah dengan konverter resmi; cocok untuk volume kecil, tetapi tetap ada salin-tempel dari ERP ke Excel. Cara kedua, ERP langsung menghasilkan XML sesuai skema DJP. Odoo menyediakan cara kedua untuk faktur keluaran lewat modul lokalisasi Indonesia E-faktur (Coretax) (l10n_id_efaktur_coretax): pilih faktur, klik Download e-faktur, lalu impor file itu di Coretax.
Setelah diimpor, faktur belum selesai. Faktur masuk sebagai draf, lalu harus diupload dan ditandatangani elektronik dengan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nomor seri faktur pajak (NSFP) tidak lagi diminta di muka; nomor diberikan otomatis oleh Coretax saat faktur diupload dan disetujui. Nomor ini perlu dicatat balik ke ERP agar pembukuan dan dokumen ke pelanggan konsisten.
Kelebihan: tanpa biaya langganan, data tidak melewati pihak ketiga, dan memakai format resmi DJP. Kekurangan: tetap ada langkah manual (unduh, impor, tanda tangan, catat nomor), template DJP diperbarui dari waktu ke waktu sehingga modul atau konverter harus mengikuti, dan pesan galat dari Coretax baru muncul setelah impor. Odoo standar juga baru menghasilkan XML untuk faktur keluaran; bukti potong PPh dan lampiran SPT perlu modul tambahan atau template Excel DJP.
Jalur 2: lewat PJAP resmi
PJAP adalah perusahaan yang ditunjuk DJP untuk menyediakan aplikasi perpajakan yang terhubung dengan sistem DJP. Ketentuannya disesuaikan dengan era Coretax melalui PER-5/PJ/2025, yang menetapkan lima layanan: validasi status wajib pajak, pembuatan dan penyampaian bukti potong/pungut PPh, modul e-Faktur, pembuatan kode billing, dan penyaluran SPT elektronik.
Dalam jalur ini, Odoo mengirim data faktur atau bukti potong ke API milik PJAP lewat modul konektor. PJAP meneruskan ke DJP, lalu nomor faktur dan status persetujuan dikembalikan ke Odoo. Hasilnya paling mendekati "otomatis penuh": tidak ada file yang diunduh dan diimpor setiap hari.
Pertimbangannya:
- Biaya berulang. PJAP mengenakan biaya langganan, umumnya berdasarkan jumlah dokumen atau paket bulanan. Untuk volume kecil, biaya ini sering lebih besar dari waktu admin yang dihemat. Minta penawaran tertulis dengan simulasi volume Anda.
- Biaya konektor. API setiap PJAP berbeda. Konektor Odoo ke PJAP biasanya dibuat khusus atau dibeli dari pihak ketiga, dan perlu diperbarui saat API PJAP berubah.
- Ketergantungan. Data pajak Anda melewati sistem pihak ketiga. Periksa perjanjian kerahasiaan data, lokasi penyimpanan, dan apa yang terjadi bila Anda pindah PJAP.
- Cakupan layanan. Tidak semua PJAP menyediakan kelima layanan. Pastikan e-Faktur dan bukti potong yang Anda butuhkan tersedia untuk Coretax, bukan hanya kode billing.
- Status resmi. Pastikan penyedia masih tercantum sebagai PJAP yang ditunjuk DJP sebelum menandatangani kontrak.
Perlu diingat, PJAP tidak menghilangkan kewajiban Anda atas kebenaran data. Bila NPWP pembeli salah atau kode transaksi keliru, faktur tetap ditolak atau, lebih buruk, diterima dengan data yang salah.
Jalur 3: otomatisasi di dalam ERP
Penyebab terbesar penolakan dan koreksi faktur bukan cara pengirimannya, melainkan data sumbernya. Karena itu, pekerjaan terpenting dalam integrasi Coretax terjadi di dalam Odoo, sebelum data keluar:
- Validasi identitas pembeli. NPWP 16 digit, NIK untuk orang pribadi tanpa NPWP, dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, 22 digit: NPWP ditambah 6 digit kode tempat usaha). Odoo menyediakan kolom NPWP, NIK, dan Is PKP di kontak; aturan format dan cegah duplikat umumnya ditambahkan lewat modul kecil.
- Kode transaksi. Coretax memakai kode 01 sampai 10. Kode sebaiknya diturunkan otomatis dari jenis pelanggan dan pajak, bukan dipilih manual setiap faktur.
- Tarif dan DPP. Sejak 1 Januari 2025 (PMK 131/2024), barang/jasa umum dikenai PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11%. Barang mewah dikenai 12% dari harga jual penuh. Pajak di Odoo harus dikonfigurasi agar DPP dan PPN di faktur sama persis dengan yang dihitung Coretax.
- Kode barang/jasa dan satuan. Odoo menyimpan kode produk e-Faktur dan kode satuan; isi sekali di data master, bukan di setiap faktur.
- Penomoran. Nomor faktur Odoo (INV/...) tetap dipakai untuk pembukuan, sedangkan nomor faktur pajak berasal dari Coretax. Simpan keduanya di dokumen yang sama.
- Rekonsiliasi PPN keluaran dan masukan. Cocokkan faktur Odoo dengan data di Coretax setiap bulan, termasuk faktur masukan dari vendor.
Perbandingan ketiga jalur
| Aspek | 1. File XML | 2. PJAP | 3. Otomatisasi ERP |
|---|---|---|---|
| Peran | Cara kirim data | Cara kirim data | Kualitas data sebelum dikirim |
| Biaya | Tanpa langganan; waktu admin dan pemeliharaan modul | Langganan PJAP plus konektor | Konfigurasi dan modul tambahan sekali di awal |
| Langkah manual | Unduh, impor, tanda tangan, catat nomor | Minimal, sebagian besar otomatis | Memperbaiki data yang ditandai |
| Data melewati pihak ketiga | Tidak | Ya | Tidak |
| Dokumen yang tercakup | Faktur keluaran bawaan Odoo; bupot dan SPT via template DJP atau modul | Sesuai layanan PJAP yang dipilih | Semua yang bersumber dari ERP |
| Risiko utama | Lupa upload sebelum tanggal 20; template berubah | Biaya naik saat volume naik; API PJAP berubah | Butuh disiplin data master |
| Cocok untuk | Puluhan sampai ratusan faktur per bulan | Ribuan dokumen per bulan, banyak cabang | Semua perusahaan, wajib apa pun jalurnya |
Contoh alur di Odoo
Berikut alur yang dipakai PT Sinar Kemas Karawang dengan jalur 1 (file XML) plus otomatisasi ERP. Alur yang sama berlaku untuk jalur 2; bedanya, langkah unduh dan impor digantikan konektor PJAP.
Langkah 1: rapikan data kontak pelanggan
Buka Kontak, lalu lengkapi data pajak setiap pelanggan. Ini pekerjaan sekali di awal yang paling menentukan.
- Centang Is PKP untuk pelanggan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Odoo hanya membuat e-Faktur untuk kontak yang dicentang.
- Isi NPWP 16 digit. Untuk pembeli orang pribadi tanpa NPWP, isi NIK.
- Isi NITKU sesuai alamat tempat usaha pembeli. Kantor pusat umumnya memakai akhiran 000000; cabang punya kode sendiri yang harus ditanyakan ke pelanggan.
- Modul pemeriksaan tambahan menandai data yang belum lengkap, misalnya cabang yang belum punya NITKU atau NPWP yang dipakai dua kontak.

Langkah 2: pastikan kode transaksi dan tarif benar di faktur
Buat faktur seperti biasa di Akuntansi → Pelanggan → Faktur. Lihat juga tutorial membuat invoice di Odoo untuk langkah dasarnya.
- Di tab Info Lainnya, bagian pajak elektronik, pilih Kode Transaksi. Untuk penjualan barang umum ke sesama PKP, kodenya 04 (DPP nilai lain). Penjualan ke Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN memakai 02, dan ke pemungut PPN lain (misalnya BUMN) memakai 03, walaupun DPP-nya juga nilai lain. Sebaiknya kode diisi otomatis berdasarkan jenis pelanggan.
- Periksa totalnya: jumlah sebelum pajak Rp 24.000.000, DPP nilai lain 11/12 Rp 22.000.000, PPN 12% Rp 2.640.000. Angka ini harus sama persis dengan hitungan Coretax; selisih pembulatan satu rupiah pun memicu galat.
- Setelah XML diunduh, kolom Dokumen e-Faktur (Coretax) terisi otomatis.
- Nomor faktur pajak dari Coretax dicatat di faktur yang sama setelah faktur disetujui. Odoo tidak menarik nomor ini otomatis dari Coretax; kolomnya ditambahkan lewat modul kecil yang mengimpor nomor dari file ekspor Coretax, atau diisi otomatis oleh konektor PJAP.

Langkah 3: unduh XML sekaligus dan impor ke Coretax
- Di daftar faktur, saring faktur bulan berjalan yang belum diunduh, lalu centang beberapa faktur sekaligus.
- Klik Tindakan → Download e-faktur. Odoo menghasilkan satu file XML berisi semua faktur terpilih.
- Masuk ke Coretax, buka menu e-Faktur → Pajak Keluaran → Impor Data, lalu pilih file XML. Faktur masuk sebagai draf. Lanjutkan dengan upload dan tanda tangan elektronik.
Perhatikan perilaku Odoo: setelah XML sebuah faktur diunduh, unduhan berikutnya mengembalikan file yang sama. Bila ada koreksi, jangan mengubah faktur yang sudah diposting. Buat nota kredit atau faktur baru di Odoo, dan buat faktur pengganti atau pembatalan di Coretax sesuai kasusnya.

Langkah 4: rekonsiliasi PPN keluaran dan masukan
Sebelum SPT Masa PPN disusun, cocokkan data Odoo dengan Coretax. Data dari Coretax bisa diekspor lalu diimpor ke laporan rekonsiliasi di Odoo; laporan ini adalah modul tambahan, bukan bawaan.
- PPN keluaran: setiap faktur Odoo harus punya nomor faktur pajak dan nilai PPN yang sama. Faktur yang belum diupload harus selesai sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
- PPN masukan dengan selisih: nilai di tagihan vendor berbeda dengan faktur pajak vendor. Cek apakah vendor memakai DPP atau tarif yang salah, lalu minta faktur pengganti.
- Faktur masukan tidak ditemukan: vendor belum membuat faktur pajak. Tagih segera; PPN masukan baru bisa dikreditkan bila faktur pajaknya ada.
- Ringkasan memberi gambaran posisi kurang atau lebih bayar sebelum koreksi.

Langkah 5: bukti potong dan SPT
Untuk PPh 21 karyawan, data biasanya berasal dari sistem penggajian. Modul Payroll Odoo tidak menghitung PPh 21 metode tarif efektif secara bawaan, sehingga perusahaan memakai modul HRIS lokal yang bisa menghasilkan file BPMP dan BPA1 sesuai template DJP (lihat HRIS dan penggajian). Untuk PPh 23 atas jasa vendor, data pemotongan di tagihan vendor bisa diekspor ke template BPPU. SPT Masa PPN sendiri disusun di Coretax dari faktur yang sudah tercatat di sana; tugas ERP adalah memastikan angka itu sama dengan pembukuan.
Kalender bulanan
| Waktu | Kegiatan | Dasar |
|---|---|---|
| Saat penyerahan | Buat faktur di Odoo dengan tanggal penyerahan | Faktur pajak dibuat saat penyerahan |
| Harian atau mingguan | Unduh XML, impor, upload, dan tanda tangan di Coretax; catat nomor faktur pajak | Hindari menumpuk di akhir bulan |
| Tanggal 10 bulan berikutnya | Batas akhir sebelum rekonsiliasi: semua faktur keluaran sudah disetujui | Batas internal, memberi ruang koreksi |
| Tanggal 15 bulan berikutnya | Setor PPh yang dipotong (PPh 21, 23, dan lain-lain) | PMK 81/2024 |
| Tanggal 20 bulan berikutnya | Batas akhir upload dan persetujuan faktur keluaran | PER-11/PJ/2025 Pasal 44 |
| Akhir bulan berikutnya | Bayar PPN kurang bayar dan lapor SPT Masa PPN | PMK 81/2024 |
Faktur yang diupload setelah batas waktu tidak disetujui dan tidak dianggap faktur pajak. Pembeli tidak bisa mengkreditkannya, dan hubungan dengan pelanggan ikut terganggu. Karena itu, upload rutin jauh lebih aman daripada sekali di akhir bulan.
Dari sisi pembeli, pajak masukan atas faktur yang dibuat di Coretax dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama atau paling lama tiga masa pajak berikutnya, selama belum dibebankan sebagai biaya, sesuai penjelasan DJP. Rekonsiliasi rutin memastikan tidak ada faktur masukan yang terlewat.
Kapan memilih yang mana
- Pilih jalur 1 (file XML) bila faktur keluaran Anda puluhan sampai beberapa ratus per bulan, satu orang admin pajak cukup untuk mengimpor dan menandatangani, dan Anda ingin menghindari biaya langganan. Ini titik awal yang masuk akal bagi sebagian besar UKM yang memakai Odoo.
- Pilih jalur 2 (PJAP) bila volume dokumen mencapai ribuan per bulan, ada banyak cabang dengan NITKU berbeda, atau tim pajak sudah kewalahan dengan langkah manual. Hitung biaya PJAP dan konektor selama tiga tahun, lalu bandingkan dengan biaya waktu admin.
- Jalur 3 selalu dikerjakan. Mulailah dari sini apa pun pilihannya. Data kontak, kode transaksi, dan pajak yang benar membuat jalur 1 cepat dan jalur 2 murah.
- Kombinasi juga wajar: faktur keluaran lewat XML dari Odoo, sedangkan PPh 21 lewat aplikasi penggajian yang sudah mendukung template DJP.
Bila Anda masih memakai versi Odoo lama tanpa modul Coretax, pertimbangkan upgrade atau modul ekspor khusus. Lihat perbandingan Odoo Community dan Enterprise serta kisaran biaya Odoo untuk perencanaan anggaran.
Kesalahan yang sering terjadi
| Gejala | Penyebab umum | Solusi |
|---|---|---|
| Impor XML ditolak untuk banyak baris | NPWP 15 digit lama, NITKU kosong, atau kode satuan tidak diisi | Perbaiki di data master Odoo, bukan di file XML, lalu unduh faktur baru |
| PPN di Coretax berbeda satu rupiah dengan Odoo | Pembulatan per baris dan per dokumen berbeda | Samakan metode pembulatan pajak di Odoo dengan cara hitung Coretax dan uji dengan sampel faktur |
| Kode 01 dipakai untuk barang umum | Pajak lama belum diganti setelah PMK 131/2024 | Pakai pajak PPN 12% DPP 11/12 dengan kode 04 sebagai default |
| Faktur lupa diupload | Tidak ada status e-Faktur di daftar faktur | Tambahkan filter "belum diunduh" dan "belum disetujui", periksa setiap minggu |
| Nomor faktur pajak tidak ada di Odoo | Nomor dari Coretax tidak dicatat balik | Impor rutin nomor dari Coretax atau gunakan konektor PJAP |
Ringkasan
Tidak ada API publik yang menghubungkan ERP langsung ke Coretax. Pilihannya adalah impor file XML (gratis, ada langkah manual) atau PJAP resmi (otomatis, berbayar, data melewati pihak ketiga). Apa pun yang dipilih, keberhasilan integrasi ditentukan oleh data di dalam ERP: NPWP, NIK, dan NITKU yang valid, kode transaksi yang benar, tarif PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12, nomor faktur pajak yang dicatat balik, dan rekonsiliasi PPN setiap bulan sebelum tanggal 20.
Integrasi pajak biasanya bagian dari proyek ERP yang lebih luas. Lihat contoh hasilnya di portofolio integrasi sistem, pelajari panduan lengkap Odoo di Indonesia, atau konsultasikan kebutuhan Anda lewat jasa implementasi Odoo.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah Odoo bisa terhubung langsung ke Coretax DJP?
Tidak secara langsung, karena DJP tidak menyediakan API publik untuk ERP. Odoo bisa menghasilkan file XML untuk diimpor ke Coretax, atau mengirim data lewat konektor ke API PJAP resmi yang terhubung dengan DJP.
Modul Odoo apa yang dipakai untuk Coretax?
Lokalisasi Indonesia Odoo menyediakan modul Indonesia E-faktur (Coretax) yang menghasilkan file XML faktur keluaran. Modul ini tidak mencakup bukti potong PPh dan lampiran SPT, yang perlu modul tambahan atau template Excel resmi DJP.
Siapa yang membuat nomor faktur pajak di era Coretax?
Coretax. Nomor seri faktur pajak tidak lagi diminta di muka; nomor diberikan otomatis saat faktur diupload dan disetujui. Nomor ini perlu dicatat kembali di ERP.
Kapan batas waktu upload faktur pajak keluaran?
Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur, sesuai PER-11/PJ/2025. Faktur yang terlambat tidak disetujui dan tidak dianggap faktur pajak.
Kode transaksi apa yang dipakai untuk penjualan barang umum?
Umumnya kode 04, karena sejak PMK 131/2024 barang dan jasa non-mewah memakai DPP nilai lain 11/12 dengan tarif 12%. Penjualan ke Bendahara Pemerintah memakai kode 02, ke pemungut PPN lain seperti BUMN memakai kode 03, dan barang mewah memakai kode 01.
Apakah memakai PJAP selalu lebih baik?
Tidak selalu. PJAP menghemat langkah manual, tetapi ada biaya langganan, biaya konektor, dan data melewati pihak ketiga. Untuk volume puluhan sampai ratusan faktur per bulan, impor XML dari Odoo sering sudah cukup.
Referensi
- DJP: Coretax (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan)
- DJP: Template XML dan Converter Excel ke XML
- DJP: Pengkreditan Pajak Masukan per 1 Januari 2025
- Dokumentasi Odoo: lokalisasi Indonesia dan e-Faktur Coretax
- PMK 81/2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
- PMK 131/2024 tentang tarif PPN 12% dan DPP nilai lain
- PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan faktur pajak, termasuk batas upload tanggal 20
- PER-5/PJ/2025 tentang penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP)